Agustus 2025, orang turun. Affan Kurniawan dilindas. TNI di sipil. Tunjangan DPR. Rumah Sahroni, Uya, Eko Patrio, Sri Mulyani dijarah karena mulut dan jarak. 17 poin seminggu, tenggat 5 September 2025. 8 poin setahun, tenggat 31 Agustus 2026. Transparansi, reformasi, empati. Diserahkan ke Andre Rosiade dan Rieke. Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah.

17 yang seminggu: tarik TNI, tim independen Affan, bekukan gaji DPR, publikasi anggaran, BK periksa, pecat kader tidak etis, komitmen parpol, dialog, bebaskan demonstran, hentikan represif, proses aparat, TNI ke barak, upah layak, cegah PHK. Sebagian “diproses” dalam arti orang disanksi di kamera. Transparansi anggaran masih pantun. Tim independen masih nama.

8 yang setahun: bersihkan DPR, reformasi parpol dan laporan keuangan, pajak adil, sahkan RUU Perampasan Aset, reformasi polisi, dan seterusnya. 31 Agustus 2026. Besok lusa dari aku menulis ini, atau kemarin, tergantung kamu baca kapan. RUU aset masih dikebut, draf bergeser, PHP. Parpol belum jadi rumah kaca. Polisi masih malam Pejompongan.

Janji lewat tenggat di negeri ini gak dianggap utang. Dianggap cuaca. Kemarin hujan demo, hari ini cerah podcast. Sahroni jadi meme, 17+8 jadi folder arsip. Wowo sempat bilang sebagian masuk akal, sebagian perlu diperundingkan. Perundingkan adalah kata indah untuk nanti.

Aku gak meromantisasi demo. Demo bisa disusupi. Rekening donasi ditunda, Botok geser ke anak. Bus dilempari. Pati pulang 15 bus utuh, alhamdulillah gak ikut rusuh, kata Botok, sudah banyak penyusup. Malamnya Jakarta tetap ramai orang yang bukan demonstran. Negara jago membedakan: yang bawa tuntutan dipanggil audiensi, yang bawa pentungan dipanggil relawan ketertiban.

Kalau 31 Agustus 2026 kamu masih ditanya mana hasilnya, jawabnya jangan lirih. Hasilnya: tenggat habis, undang-undang baru diketik, yang lama tetap tidur. Affan gak kembali karena 8 poin. 8 poin kembali ke notulensi. Notulensi gak menanggung orang yang sudah gak bisa nuntut. Yang menanggung sudah dikubur, atau sudah capek, atau sudah lupa tanggal.

Aku simpan daftar itu bukan karena kangen demo. Karena tenggat yang lolos tanpa malu adalah cara negara mengajar kita bahwa waktu rakyat gak dihitung. Waktu istana dihitung masa sidang. Delapan minggu. 35 RDPU. Angka lagi. Bukan malu.