Pak Onno W. Purbo bilang: data Indonesia harus melatih AI Indonesia. Kalimat itu kelihatan slogan. Di negeri ini slogan biasanya pengganti pekerjaan. Pak Onno juga bilang jangan salin model luar, jangan vendor tunggal, jangan kotak hitam. Lab uji nasional. Interoperabilitas. Aku setuju. Setuju gak membuatnya terjadi.

Kita pakai model orang, cloud orang, chip orang, satelit orang, vaksin dulu orang, beras kadang orang. 99 persen urusan gak berdaulat. Aku gak sedang puitis. Aku sedang hitung kasar. Listrik, internet, opini, lewat pipa yang bukan punya kita. Kalau pipanya dicabut, kita gak marah dulu. Kita cari adapter.

Kemenkomdigi, Juni, DEAL 2026. Edwin Hidayat Abdullah: 80 persen orang Indonesia sudah pakai AI, kontribusi produktivitas sekitar 13 persen. Orang tanya kenapa pemerintah mengatur AI. Bukan compliance, enabler. Jalur supaya produktif. Meutya Hafid: Perpres sudah ke Setneg, target 2026. Sempat mundur dari 2025. Etika, safety, security dulu. Penalti gak ada di Perpres, hanya UU. ITE dan PDP. PDP 2022, turunan telat, pengawas belum berdiri. Kementerian diminta jangan pakai AI dulu sebelum aturan internal. Negara yang warganya sudah 80 persen main ChatGPT, pegawainya disuruh nunggu surat.

Ismail Fahmi: AI menyentuh hak dan stabilitas, regulasi itu kedaulatan digital, bukan aturan teknis. Aku dengar itu di ruang yang sama dengan orang yang invoice-nya masih dolar. Dataset kita, model kita, kata yang hormat. Ketergantungan di lampiran. Yang kedaulatan cuma di layar.

Aku bikin barang kecil di domain sendiri karena capek nunggu. Itu bukan heroisme. Diam juga basah. Lab pribadi gak mengganti negara. Negara yang gak berdaulat menyuruh warganya mandiri, lalu memajaki kemandirian itu.

Kalau data kita dilatih di luar, kita jadi sampel orang. Bukan tuan rumah. Bukan konspirasi. Malasnya institusi. Konspirasi masih butuh rapat. Malas hanya butuh presentasi.

Sovereign AI fund, Danantara, 2027-2029, kertas. Dana yang lahir sebelum pipa cuma pengumuman. Pipa dulu, dana kemudian. Kita kebalik: dana diumumkan, pipa masih milik orang.

Kalau suatu hari Perpres keluar, jangan kira kita tiba-tiba berdaulat. Undang-undang gak menanam chip. Yang menanam chip orang yang sudah menanam. Kita masih menyewa tanah, lalu pidato di atas sewaan itu seolah tanah sendiri.