Hari ini Bareskrim keluar rilis. Angkanya rapi. 321 WNA. Satu gedung di Jakarta Barat. Tertangkap tangan, kata mereka, masih operasi. Aku baca itu siang Sabtu, kopi masih panas, dan yang nempel di kepala bukan jumlahnya. Yang nempel: mereka sudah dua bulan di situ.

Dua bulan. Bukan semalam nyasar. Dua bulan ngetik, nge-call, nge-host, nge-domain, nunggu gaji, nunggu shift, nunggu orang di seberang layar kalah. Kamu bayangin kos-kosan ramai dua bulan, tetangga biasanya udah nanya. Di Jakbar, nanyanya belakangan. Setelah ratusan orang.

Rinciannya dipajang kayak stiker negara. 228 Vietnam. 57 Tiongkok. 11 Laos. 13 Myanmar. 3 Malaysia. 5 Thailand. 3 Kamboja. 75 domain. Paspor, HP, laptop, PC, uang pecahan campur. Pasal 426, pasal 607, KUHP baru, UU penyesuaian pidana 2026. Polisi jago nulis pasal. Yang gak masuk rilis: siapa yang sewa gedungnya. Siapa yang urus makan. Siapa yang diam waktu tetangga ramai orang asing naik turun lift tiap malam.

Laporan masyarakat, kata Dirtipidum Wira Satya. Aktivitas mencurigakan. Bagus. Masyarakat masih bisa curiga. Yang lucu, curiga itu baru jadi berita setelah ratusan orang sudah kerja. Kalau satu dua WNA di kos, itu kos. Kalau 321 di satu bangunan, itu pabrik. Pabrik gak tumbuh dari angin. Pabrik butuh listrik, WiFi, ranjang, nasi, KITAS atau celah KITAS, orang dalam yang bisa bilang ini kantor, bukan kandang.

Interpol, lewat Untung Widyatmoko, ngomong kalimat yang menurutku paling jujur hari ini. Pasca Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam ditertibkan, pola operasi daring bergeser ke Indonesia. Bergeser. Kata itu sopan. Artinya: yang diusir di seberang, nyari lantai baru. Lantai baru itu kita. Kita yang murah. Kita yang ramah ke investor. Kita yang ribut judi online di HP anak SMA, sambil gedung di Jakbar jadi kantor cabang sindikat yang kemarin kantornya di Sihanoukville.

Aku gak lagi bela 321 orang itu. Judi daring tetap judi. Penipuan tetap penipuan. Yang kukerjai rasa bangga di rilis. Asta Cita ditempel di atas razia, seolah Wowo sendiri yang turun bawa palu. Razia perlu. Stempel istana gak perlu. Kalau tiap tangkap WNA harus dipeluk program presiden, kita gak sedang memberantas. Kita sedang bikin konten.

Dua bulan beroperasi. Aku ulang. Dua bulan. Dalam dua bulan, domain bisa diganti 75 kali. Rekening bisa pecah. Korban di luar negeri, atau di dalam, sudah transfer. Lalu kita pamer angka 321 seolah piala. Angka itu bukti terlambat, bukan bukti hebat. Hebat itu kalau gedungnya gak sempat jadi pabrik. Hebat itu kalau imigrasi baca arus masuk sebelum tetangga yang lapor.

Polisi hari ini belum cerita sejauh compound seberang. Mereka cerita tertangkap tangan, operasional, tracing IP, aliran dana. Bahasa pengejaran. Bahasa orang yang baru ketemu dapur, belum ketemu yang punya resep.

Kita negara yang HP-nya penuh iklan slot. Kita negara yang khutbahnya anti judi. Dua-duanya benar, dua-duanya gak ketemu di Jakbar. Yang ketemu di Jakbar: sewa, listrik, diam. Diam itu bukan netral. Diam itu sewa yang dibayar tepat waktu.

Besok mereka dipindah. 150 ke rudenim, 150 ke imigrasi pusat, 21 ke Jakbar. Administrasi. Aku gak iri pada yang menghitung ranjang tahanan. Aku iri, secara sinis, pada sindikat yang bisa pindah negara lebih cepat dari kita pindah kebijakan. Myanmar ramai, cabut. Kamboja ramai, cabut. Indonesia masih longgar, mampir. Mampir dua bulan, sampai ada yang lapor.

Kalau kamu baca ini malam Sabtu, dan kamu kira ini kemenangan, silakan. Aku baca ini sebagai peta. Peta yang bilang: lantai kosong di ibu kota masih lebih murah daripada moral. 321 orang bukan invasi. Invasi gak antre SIM card. Ini undangan yang gak tertulis. Undangan dari diam kita.

Gedungnya masih ada besok. Listriknya masih nyala. WiFi-nya, kalau belum dicabut, masih bisa dipakai orang lain. Razia gak merobohkan lantai. Razia cuma mengosongkan kursi. Kursi, di negeri ini, jarang kosong lama.